
Apa Itu KYC? Tingkatan, Tahapan, dan Checklist Uji Tuntas Nasabah
Panduan praktis uji tuntas KYC: tiga tingkatan, lima tahapan, kapan pemeriksaan yang diperketat berlaku, dan apa saja isi berkas nasabah yang patuh.
DPR RI mengesahkan undang-undang pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) pada 21 Juli 2026. Indonesia kini memiliki pusat keuangan internasional sendiri, lengkap dengan sistem peradilan, regulator, dan paket pajak yang dirancang untuk bersaing memperebutkan modal yang selama ini mengalir ke DIFC Dubai, Singapura, dan Hong Kong. […]

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan undang-undang pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) pada 21 Juli 2026.
Dengan undang-undang ini, Indonesia memiliki pusat keuangan internasional khusus, lengkap dengan sistem peradilan, regulator, dan paket pajak tersendiri yang dirancang untuk bersaing memperebutkan modal yang selama ini mengalir ke DIFC Dubai, Singapura, dan Hong Kong.
Bagi penataan struktur kantor FinTech, PFII kini menjadi yurisdiksi yang wajib masuk dalam perbandingan biaya.
Komisi XI DPR RI membuka pembahasan resmi pada 2 Juli 2026. Panitia kerja mencapai kesepakatan dengan pemerintah pada 20 Juli, dan rapat paripurna menyetujui RUU tersebut keesokan harinya.
Kecepatan ini bukan kebetulan. Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (perubahan atas Undang-Undang P2SK tentang sektor keuangan) mewajibkan PFII dibentuk dalam tiga bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan, dan Ketua Komisi Mohamad Hekal menyatakan bahwa tenggat inilah yang menentukan jadwal pembahasan. Naskah akhirnya terdiri atas 10 bab dan 73 pasal.
UU PFII menetapkan cakupan kegiatan usaha yang luas di dalam kawasan, yang dibagi menjadi dua kelompok utama:
Tata kelolanya dijalankan oleh Gubernur PFII yang memegang kewenangan delegasi dari Presiden, Dewan Penasihat, Lembaga Pengelola, dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan khusus. Sengketa diselesaikan melalui badan arbitrase yang dibentuk khusus dan Pengadilan PFII yang bersifat khusus.
Laporan Komisi DPR mengindikasikan bahwa kerangka ini akan memungkinkan warga negara asing menjadi hakim, dengan putusan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kegiatan usaha di dalam PFII memang dirancang berjalan dalam mata uang asing dan bahasa Inggris, sebuah upaya langsung untuk menarik modal lintas negara yang juga diperebutkan Singapura dan Uni Emirat Arab.
Ia menyebut pusat ini sebagai pelengkap, bukan pengganti, sistem keuangan domestik Indonesia, dengan tiga tujuan yang dinyatakan: akses permodalan dan investasi yang lebih luas, inovasi dan tata kelola yang lebih kuat, serta peningkatan daya saing nasional.
Ada tiga kategori fasilitas: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM), serta bea masuk. Fasilitas utamanya adalah pengurangan PPh badan sebesar 100% bagi pelaku usaha sektor keuangan, sektor pendukung, dan sektor nonkeuangan yang beroperasi di dalam PFII.
Prof. Paripurna Poerwoko Sugarda dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan kepada Komisi bahwa fasilitas tersebut harus tetap selaras dengan komitmen Indonesia terhadap konsensus perpajakan internasional, catatan yang patut diperhatikan.
Tenaga ahli asing yang bekerja di sektor keuangan di dalam PFII memperoleh pengurangan PPh 100% sejak tanggal mulai bekerja. Pemegang golden visa yang berbasis di PFII dikecualikan dari status subjek pajak dalam negeri selama visanya masih berlaku, dan subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan investasi di dalam PFII dibebaskan dari pemotongan pajak.
Seorang anggota Komisi XI juga menyebut tax holiday hingga 50 tahun bagi investor yang memenuhi syarat selama pembahasan. Angka ini belum dikonfirmasi terhadap naskah undang-undang yang diundangkan maupun peraturan pelaksanaannya, sehingga sebaiknya dianggap sementara sampai ada konfirmasi.
Pusat keuangan yang mencantumkan “family office” sebagai kategori usaha tersendiri dalam undang-undang pembentukannya menunjukkan dengan jelas modal seperti apa yang ingin ditariknya.
Bagi operator FinTech yang memetakan pintu masuk ke kawasan Asia Pasifik, PFII kini masuk daftar bersama Singapura, Hong Kong, dan UEA, dengan infrastruktur hukum yang luar biasa banyak sudah dibangun sebelum satu lisensi pun diterbitkan di bawahnya.
Pendekatan yang mendahulukan infrastruktur ini mendapat sorotan langsung dalam rapat dengar pendapat RUU itu sendiri. Prof. Ermanto Fahamsyah dari Universitas Jember menyampaikan kepada panitia kerja bahwa pusat keuangan yang layak membutuhkan delapan hal: stabilitas makroekonomi, pengawasan berbasis risiko, talenta profesional dan teknis yang mumpuni, integritas pemilik manfaat (beneficial ownership) dan perpajakan, kepastian hukum atas properti dan kontrak, kedalaman pasar valuta dan derivatif, infrastruktur digital yang tangguh, serta keterkaitan nyata dengan perekonomian domestik.
Peringatannya kepada panitia kerja disampaikan terus terang: insentif yang melampaui kapasitas pengawasan akan mengubah risiko swasta menjadi risiko keuangan negara, dan pada akhirnya negaralah yang menanggung biaya stabilisasinya.
PFII kini benar-benar masuk dalam tabel perbandingan yurisdiksi. Namun PFII belum teruji.
Peraturan pelaksanaan, putusan pertama Pengadilan PFII, dan bentuk akhir ketentuan tax holiday masih belum terbit. Siapa pun yang membandingkan Indonesia dengan DIFC, Labuan, atau Singapura untuk entitas regional, hubungan perbankan, atau struktur family office perlu memastikan rincian tersebut berdasarkan naskah yang telah diundangkan, bukan keterangan dalam rapat Komisi, sebelum mengambil keputusan.
LegalBison memantau perkembangan pusat keuangan seperti ini dan menilainya dengan cara yang sama seperti yurisdiksi lain: seperti apa linimasa perizinan sebenarnya, apakah akses perbankan benar-benar tersedia, dan apakah insentif di atas kertas tetap berlaku ketika permohonan nyata diajukan.
Tim ahli kami akan dengan senang hati memberikan jawaban dan solusi satu atap untuk seluruh kebutuhan hukum korporat Anda.