Ringkasan Regulasi: Lisensi Penyedia Layanan Aset Virtual di Kepulauan Virgin Britania Raya (BVI)
Lisensi kripto di Kepulauan Virgin Britania Raya disebut “Lisensi Penyedia Layanan Aset Virtual”. Lisensi ini diluncurkan pada 2023 oleh Komisi Layanan Keuangan (FSC) BVI, melalui undang-undang bernama Undang-Undang VASP tahun 2022. Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual disahkan oleh Komisi Layanan Keuangan Kepulauan Virgin Britania Raya pada 2022. Undang-undang ini menetapkan FSC sebagai regulator otonom untuk segala hal terkait kripto di Kepulauan Virgin Britania Raya.
Kepulauan Virgin Britania Raya sudah menjadi yurisdiksi populer di kalangan bisnis kripto sebelum kerangka lisensi saat ini. Wilayah ini netral terhadap kripto hingga 2020, ketika menerapkan rezim sandbox bagi penyedia layanan aset virtual. Pengalaman yang diperoleh membantu merancang undang-undang VASP yang baru sekaligus mempertahankan rezim sandbox bagi perusahaan kripto inovatif.
Undang-undang AML-CFT dan persyaratan KYC yang berlaku secara langsung dirujuk dalam undang-undang VASP dan dalam pedoman pendaftaran sebagai VASP di Kepulauan Virgin Britania Raya. Rujukan ini memudahkan tim kepatuhan mengakses persyaratannya.
Lisensi VASP BVI mengakui dua jenis aktivitas kripto: kustodian dan pertukaran. Lisensi ini juga membuka pintu bagi aktivitas lain, dalam opsi ketiga yang disebut “menjalankan bisnis penyediaan layanan aset virtual”.
Modal saham minimum perusahaan kripto di Kepulauan Virgin Britania Raya bergantung pada aktivitas yang dilakukan. Tidak ada jumlah pasti yang ditetapkan regulator. Modal perusahaan harus sesuai dengan operasi dan aktivitasnya.
Mata uang kripto tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah di Kepulauan Virgin Britania Raya.
Komisi Layanan Keuangan (FSC) adalah otoritas regulasi di balik kerangka kripto di Kepulauan Virgin Britania Raya, sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang Komisi Layanan Keuangan BVI.
Financial Services (Regulatory Sandbox) Regulations mengklasifikasikan layanan kripto sebagai “layanan keuangan” dan karenanya tunduk pada hukum keuangan terkait. Peraturan ini juga memperkenalkan “rezim sandbox”, yang memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada bisnis kripto, sementara regulasi kripto yang layak di BVI sedang dirancang.
Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual kemudian diterbitkan pada 2022 dan diberlakukan pada awal 2023. Bersama pedoman khusus, undang-undang baru ini memberikan kerangka spesifik bagi bisnis mata uang kripto di Kepulauan Virgin Britania Raya. Undang-Undang VASP mulai berlaku pada 1 Februari 2023. Proses memperoleh lisensi kripto di Kepulauan Virgin Britania Raya memakan waktu antara 6 hingga 12 bulan.
Sejak itu, bisnis mata uang kripto dapat beroperasi secara legal di dan dari Kepulauan Virgin Britania Raya, asalkan mereka memperoleh lisensi VASP dari BVI.
Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual tahun 2022 mendefinisikan dua aktivitas kripto utama yang memerlukan lisensi untuk dilakukan oleh perusahaan:
- menjalankan bisnis penyediaan layanan kustodian aset virtual;
- mengoperasikan bursa aset virtual.
Kedua aktivitas ini memerlukan biaya permohonan terpisah sebesar 10.000 USD. Dari sisi permohonan, yang akan berbeda adalah penilaian subjektif regulator atas infrastruktur perangkat lunak. Dalam kasus perusahaan kustodian, persyaratan modal saham dan perlindungan aset nasabah akan menjadi yang paling penting.
Undang-undang VASP juga menjelaskan jenis aktivitas ketiga yang mencakup segala hal yang bukan kustodian atau pertukaran: menjalankan bisnis penyediaan layanan aset virtual. Undang-undang ini mencakup berbagai model bisnis mata uang kripto, termasuk yang beroperasi sebagai perusahaan mata uang kripto atau bursa investasi, dan menjelaskan aset virtual mana yang diatur dalam kerangka saat ini.
Bagi perusahaan yang ingin menyediakan layanan baru dan inovatif, Komisi Layanan Keuangan dapat mendaftarkan bisnis kripto dalam Regulatory Sandbox. Jenis lisensi khusus ini memberikan periode 18 bulan kepada perusahaan kripto untuk menguji dan menunjukkan ide inovatifnya. Setelah itu, perusahaan akan diberikan lisensi definitif untuk aktivitas bisnisnya.
