Status Hukum Aset Virtual
Tanjung Verde tidak memperlakukan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Bank sentral sebelumnya telah memperingatkan bahwa mata uang virtual berada di luar sistem moneter dan membawa risiko bagi investor, peringatan yang mendahului rezim yang berlaku saat ini. Sejak 2023, kepulauan ini bergerak dari ambiguitas menuju struktur yang jelas: aset virtual sah untuk diperdagangkan, dimiliki, dan dijadikan dasar layanan, asalkan entitas yang menawarkan layanan tersebut terdaftar dengan benar. Status “legal” di sini menggambarkan aktivitas komersial yang teregulasi, bukan mata uang pengganti. Klien dapat bertransaksi dalam aset virtual; escudo tetap menjadi satu-satunya satuan hitung resmi.

