Layanan Hukum untuk Perusahaan Kripto dan FinTech
Jangan mengambil risiko yang tidak perlu dalam urusan hukum. Tim pengacara FinTech kami yang ahli dapat menyelesaikan kebutuhan hukum Anda sebelum menjadi masalah.
Dokumen hukum (S&K, Kebijakan Privasi, AML-CFT...)
Diagnosis struktur hukum
Kontrak dan perjanjian
Layanan hukum kami
Temukan tiga jenis utama layanan hukum kami dan apa saja yang tercakup di dalamnya. Informasi lebih lanjut mengenai setiap layanan hukum yang kami sediakan tersedia di bawah ini.
Set dokumen hukum
Diagnosis struktur korporat
Biarkan pengacara FinTech memeriksa proyek Anda
Pendapat Hukum adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengacara bersertifikat setelah mempelajari secara cermat proyek Anda serta hukum yang berlaku di yurisdiksi terkait dan lembaga supranasional.
Terdapat banyak situasi dan kasus di mana Pendapat Hukum berguna. Kebutuhan akan dokumen ini umum ditemukan pada proyek FinTech, tetapi tetap bersifat situasional, meskipun beberapa pola umum telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, seperti rekomendasi untuk menerbitkan Pendapat Hukum atas token yang baru diterbitkan atau atas versi final whitepaper atau litepaper. Pendapat Hukum memastikan bahwa token atau operasi proyek sesuai dengan peraturan suatu negara, atau bahwa seorang pengacara telah menyatakan, setelah analisis yang semestinya, klasifikasi hukum atas hal yang sering kali kurang dipahami oleh badan hukum di seluruh dunia.
Berikut adalah contoh terperinci mengenai situasi dan kasus di mana Pendapat Hukum dianjurkan.
Penerbitan Token
Pendapat Hukum untuk klasifikasi token atau mata uang kripto Anda yang tepat
Salah satu jebakan paling berbahaya bagi proyek kripto adalah ketika token mereka diklasifikasikan sebagai token sekuritas oleh regulator domestik. Karena di hampir seluruh dunia token sekuritas disamakan dengan sekuritas, hal ini secara teknis berarti perusahaan Anda telah menerbitkan sekuritas tanpa mengikuti prosedur, hak, dan persyaratan yang berlaku. Sanksi atas penerbitan dan penjualan sekuritas secara ilegal sering kali berat dan dapat mengancam bukan hanya proyek Anda, tetapi juga Anda dan tim Anda sebagai individu yang bertanggung jawab.
Pendapat Hukum menghilangkan keraguan dan menyatakan apakah token Anda memenuhi kriteria token pembayaran, token utilitas, atau token sekuritas menurut penilaian pengacara berpengalaman. Apabila pengacara menemukan bahwa token Anda kemungkinan besar memenuhi klasifikasi hukum sebagai sekuritas, pemberitahuan akan diberikan agar Anda dapat bereaksi dan menyesuaikan token untuk reklasifikasi atau menyiapkan pekerjaan hukum yang diperlukan untuk mematuhi hukum sekuritas yang berlaku.
Pendapat Hukum yang diterbitkan kemudian melindungi proyek dan tim Anda dari konsekuensi tuduhan menerbitkan sekuritas secara ilegal, sehingga Anda memperoleh ketenangan pikiran yang diperlukan untuk fokus pada hal yang paling penting bagi Anda: pengembangan proyek dan pertumbuhan komunitas pembeli serta pemegang token Anda.
Gaming vs Perjudian
Pendapat Hukum untuk menilai kebutuhan kepatuhan terhadap regulasi perjudian bagi proyek game Anda
Bidang bisnis lain yang sangat diatur adalah perjudian, yaitu permainan yang melibatkan faktor acak dan taruhan uang, atau representasi nilai yang dapat ditukar dengan uang (seperti chip poker, misalnya).
Sebagian besar regulator sangat serius dan teliti terhadap detail. Model “gacha” (yang juga dikenal sebagai “lootbox”) dalam game multipemain daring telah membuat studio-studio besar menarik diri sepenuhnya dari sejumlah negara. Gacha adalah kata Jepang untuk mesin penjual mainan otomatis, di mana pelanggan membayar jumlah tetap tetapi menerima barang acak dengan nilai yang bervariasi. Ketidakseimbangan antara harga yang dibayarkan dan nilai yang diterima dianggap sebagai perjudian oleh banyak lembaga pemerintah. Hal ini membuat video game besar seperti Phantasy Star Online 2 dari SEGA atau Genshin Impact menarik operasinya dari negara tertentu atau mengubah penawaran dalam game agar sesuai.
Pendapat Hukum dapat membantu. Dokumen tersebut akan menjelaskan mekanisme persis yang memerlukan kepatuhan terhadap regulasi perjudian dan memberikan peta jalan untuk mereklasifikasi tanpa merusak model bisnis game atau berhasil memperoleh lisensi perjudian apabila pilihan itu diperkirakan lebih menguntungkan.
Apa yang berlaku bagi penerbit video game besar juga berlaku bagi setiap proyek yang menawarkan game yang melibatkan penggunaan uang dan unsur acak, baik secara langsung maupun tidak. Misalnya, apabila game Anda ingin membayar hanya pemenang terbaiknya, Pendapat Hukum harus membuktikan bahwa game tersebut adil dan hasilnya tidak dipengaruhi oleh unsur acak.
Memvalidasi Model Bisnis
Pendapat Hukum untuk memastikan inovasi Anda selaras dengan regulasi
Pendapat Hukum juga dapat menjelaskan model bisnis yang inovatif. Meskipun sering diterapkan pada jasa keuangan dan FinTech, secara umum penggunaan teknologi baru dan ide-ide baru dapat menimbulkan kebingungan dalam hal klasifikasi, regulasi, dan kepatuhan. Oleh karena itu, lebih baik memiliki pengacara yang meyakinkan perwakilan pemerintah dan institusi mengenai apa yang sebenarnya Anda lakukan dan mungkin belum mereka pahami dengan tepat.
Bidang teknologi keuangan berkembang pesat, karena teknologi baru yang disruptif terus memperkaya perangkat para pengusaha hampir setiap tahun. Belakangan ini, popularisasi model pembelajaran bahasa telah membuka pintu bagi banyak peluang. Perusahaan bersemangat menciptakan layanan baru dan mengembangkan ide-ide baru yang mungkin belum dijelaskan secara jelas dalam hukum dan regulasi yang ada. Namun, keliru untuk menganggap bahwa regulator akan membiarkan proyek-proyek baru beroperasi tanpa regulasi dengan alasan belum ada undang-undang khusus yang diterapkan untuk kegiatan spesifik mereka.
Pendapat Hukum dapat menghubungkan titik-titik antara regulasi yang ada di sekitar model bisnis inovatif Anda. Dokumen ini akan memberikan kepastian lebih mengenai legalitasnya dan potensi kebutuhan persetujuan, apabila ide Anda bersinggungan dengan hukum yang berlaku.
Selain itu, dengan cara yang sama, Pendapat Hukum dapat menyatakan persyaratan kepatuhan seperti:
AML-CFT;
KYC dan uji tuntas;
Prosedur manajemen risiko dan pelaporan.
Pendapat Hukum untuk klasifikasi token atau mata uang kripto Anda yang tepat
Salah satu jebakan paling berbahaya bagi proyek kripto adalah ketika token mereka diklasifikasikan sebagai token sekuritas oleh regulator domestik. Karena di hampir seluruh dunia token sekuritas disamakan dengan sekuritas, hal ini secara teknis berarti perusahaan Anda telah menerbitkan sekuritas tanpa mengikuti prosedur, hak, dan persyaratan yang berlaku. Sanksi atas penerbitan dan penjualan sekuritas secara ilegal sering kali berat dan dapat mengancam bukan hanya proyek Anda, tetapi juga Anda dan tim Anda sebagai individu yang bertanggung jawab.
Pendapat Hukum menghilangkan keraguan dan menyatakan apakah token Anda memenuhi kriteria token pembayaran, token utilitas, atau token sekuritas menurut penilaian pengacara berpengalaman. Apabila pengacara menemukan bahwa token Anda kemungkinan besar memenuhi klasifikasi hukum sebagai sekuritas, pemberitahuan akan diberikan agar Anda dapat bereaksi dan menyesuaikan token untuk reklasifikasi atau menyiapkan pekerjaan hukum yang diperlukan untuk mematuhi hukum sekuritas yang berlaku.
Pendapat Hukum yang diterbitkan kemudian melindungi proyek dan tim Anda dari konsekuensi tuduhan menerbitkan sekuritas secara ilegal, sehingga Anda memperoleh ketenangan pikiran yang diperlukan untuk fokus pada hal yang paling penting bagi Anda: pengembangan proyek dan pertumbuhan komunitas pembeli serta pemegang token Anda.
Pendapat Hukum untuk menilai kebutuhan kepatuhan terhadap regulasi perjudian bagi proyek game Anda
Bidang bisnis lain yang sangat diatur adalah perjudian, yaitu permainan yang melibatkan faktor acak dan taruhan uang, atau representasi nilai yang dapat ditukar dengan uang (seperti chip poker, misalnya).
Sebagian besar regulator sangat serius dan teliti terhadap detail. Model “gacha” (yang juga dikenal sebagai “lootbox”) dalam game multipemain daring telah membuat studio-studio besar menarik diri sepenuhnya dari sejumlah negara. Gacha adalah kata Jepang untuk mesin penjual mainan otomatis, di mana pelanggan membayar jumlah tetap tetapi menerima barang acak dengan nilai yang bervariasi. Ketidakseimbangan antara harga yang dibayarkan dan nilai yang diterima dianggap sebagai perjudian oleh banyak lembaga pemerintah. Hal ini membuat video game besar seperti Phantasy Star Online 2 dari SEGA atau Genshin Impact menarik operasinya dari negara tertentu atau mengubah penawaran dalam game agar sesuai.
Pendapat Hukum dapat membantu. Dokumen tersebut akan menjelaskan mekanisme persis yang memerlukan kepatuhan terhadap regulasi perjudian dan memberikan peta jalan untuk mereklasifikasi tanpa merusak model bisnis game atau berhasil memperoleh lisensi perjudian apabila pilihan itu diperkirakan lebih menguntungkan.
Apa yang berlaku bagi penerbit video game besar juga berlaku bagi setiap proyek yang menawarkan game yang melibatkan penggunaan uang dan unsur acak, baik secara langsung maupun tidak. Misalnya, apabila game Anda ingin membayar hanya pemenang terbaiknya, Pendapat Hukum harus membuktikan bahwa game tersebut adil dan hasilnya tidak dipengaruhi oleh unsur acak.
Pendapat Hukum untuk memastikan inovasi Anda selaras dengan regulasi
Pendapat Hukum juga dapat menjelaskan model bisnis yang inovatif. Meskipun sering diterapkan pada jasa keuangan dan FinTech, secara umum penggunaan teknologi baru dan ide-ide baru dapat menimbulkan kebingungan dalam hal klasifikasi, regulasi, dan kepatuhan. Oleh karena itu, lebih baik memiliki pengacara yang meyakinkan perwakilan pemerintah dan institusi mengenai apa yang sebenarnya Anda lakukan dan mungkin belum mereka pahami dengan tepat.
Bidang teknologi keuangan berkembang pesat, karena teknologi baru yang disruptif terus memperkaya perangkat para pengusaha hampir setiap tahun. Belakangan ini, popularisasi model pembelajaran bahasa telah membuka pintu bagi banyak peluang. Perusahaan bersemangat menciptakan layanan baru dan mengembangkan ide-ide baru yang mungkin belum dijelaskan secara jelas dalam hukum dan regulasi yang ada. Namun, keliru untuk menganggap bahwa regulator akan membiarkan proyek-proyek baru beroperasi tanpa regulasi dengan alasan belum ada undang-undang khusus yang diterapkan untuk kegiatan spesifik mereka.
Pendapat Hukum dapat menghubungkan titik-titik antara regulasi yang ada di sekitar model bisnis inovatif Anda. Dokumen ini akan memberikan kepastian lebih mengenai legalitasnya dan potensi kebutuhan persetujuan, apabila ide Anda bersinggungan dengan hukum yang berlaku.
Selain itu, dengan cara yang sama, Pendapat Hukum dapat menyatakan persyaratan kepatuhan seperti:
AML-CFT;
KYC dan uji tuntas;
Prosedur manajemen risiko dan pelaporan.
Pendapat hukum untuk token Anda
- Menghindari berbagai jebakan hukum
- Menunjukkan kredibilitas kepada pihak ketiga
- Membangun fondasi hukum yang sehat dan kokoh.
Harga
Durasi
Contoh dokumen yang disusun oleh pengacara FinTech
Syarat dan Ketentuan Layanan
Syarat & Ketentuan, Syarat Layanan, Syarat Penggunaan, Syarat Penjualan
Syarat Layanan (atau nama lain bergantung pada konteks bidang penerapannya) adalah dokumen yang mengikat secara hukum yang menetapkan aturan dan tanggung jawab perusahaan serta penggunanya terkait penggunaan layanan tertentu. Dokumen ini menyediakan kerangka hukum yang jelas yang melindungi perusahaan dan pengguna, karena merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini secara implisit membantu memperoleh kepercayaan dan menunjukkan profesionalisme kepada pihak ketiga. Dokumen ini juga membantu perusahaan mematuhi regulasi terkait, seperti perlindungan konsumen dan sebagainya.
Kami menyarankan Anda melihat Syarat Layanan kami sendiri sebagai referensi.
Kebijakan Privasi
Kebijakan Privasi, Kepatuhan GDPR, Persetujuan Pemrosesan Data
Seiring perusahaan semakin menangani data sensitif dalam jumlah besar milik penggunanya, terutama di industri FinTech, menjadi semakin penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada klien dan pihak ketiga mengenai apa yang terjadi dengan data mereka. Kebijakan Privasi merinci data apa yang dikumpulkan dan mengapa, perlakuan apa yang diterima data tersebut, serta bagaimana data tersebut diamankan. Kebijakan ini juga menginformasikan kepada pengguna mengenai hak-hak mereka terkait data yang mereka bagikan.
Dokumen semacam ini (beserta praktik baik yang menyertainya) kini diwajibkan di yurisdiksi tertentu. Hal ini berlaku bagi setiap negara anggota Uni Eropa, yang harus mematuhi General Data Protection Regulation (GDPR).
Anda dapat melihat Kebijakan Privasi kami sendiri sebagai demonstrasi keahlian kami.
Penilaian Risiko
Matriks Risiko atau Penilaian Risiko
Perusahaan FinTech atau jasa keuangan menghadapi risiko berbagai sifat: risiko keamanan (fisik dan digital), risiko keuangan (solvabilitas, nilai tukar, dan sebagainya), risiko operasional (kesalahan manusia, kegagalan material), dan risiko hukum (ketidakpatuhan, pelanggaran hukum). Penting bagi kesehatan organisasi untuk mengenali dan mempersiapkan diri menghadapi setiap jenis risiko. Praktik semacam ini diwarisi dari industri perbankan dan ditekankan oleh dana lindung nilai serta manajer investasi.
Contoh yang sangat konkret dari Matriks Risiko adalah klasifikasi pelanggan berdasarkan kewarganegaraan dan negara tempat tinggal mereka, status mereka sebagai “Politically Exposed Person” (PEP), dan sebagainya. Matriks tersebut kemudian akan menunjukkan ambang batas transaksi yang di atasnya pemeriksaan manusia diperlukan.
Bergantung pada kebutuhan dan sifat proyek yang tepat, Penilaian Risiko dan/atau Matriks Risiko berperan untuk mendaftar kemungkinan risiko yang dihadapi perusahaan. Dokumen tersebut mengkualifikasi setiap risiko berdasarkan kemungkinan dan tingkat keparahannya serta menjelaskan tindakan yang harus diambil dalam hal terjadi peristiwa yang merugikan.
Dokumen semacam ini semakin sering diminta oleh regulator jasa keuangan. Persiapan yang tepat melalui upaya bersama seorang pengacara FinTech ahli dari LegalBison dan manajer operasional senior (atau COO) dari perusahaan FinTech akan memastikan penyusunan dokumen strategis ini dengan benar.
SAFT/E & Token Warrant
Simple Agreement for Future Token / Equity
Simple Agreement for Future Token (SAFT) atau Future Equity (SAFE) adalah instrumen keuangan sederhana yang digunakan untuk menggalang dana pada tahap awal proyek. Perusahaan akan menyepakati jumlah yang akan diinvestasikan oleh investor ke dalam proyek dan menerbitkan perjanjian untuk memberikan ekuitas atau token kepada investor setelah peristiwa pemicu tertentu terjadi. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa investasi awal dapat dikonversi menjadi Ekuitas (atau Token), berdasarkan valuasi diskonto (yang disepakati pada tahap investasi) dan dengan diskon atas harga saham.
Hal ini memungkinkan proyek memperoleh pendanaan sejak awal tanpa harus melewati kompleksitas hukum yang berlebihan dan memungkinkan investor memperoleh manfaat dari konversi yang menguntungkan menjadi Ekuitas/Token di kemudian hari. LegalBison dapat membantu merancang perjanjian semacam itu dengan tepat, termasuk seluruh klausul yang diperlukan untuk menetapkan dasar yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.
Token Warrant
Sebagai alternatif, Token Warrant adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli token tertentu dalam jumlah yang ditetapkan, pada harga tertentu, dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tujuan penerbitan instrumen ini adalah untuk menggalang dana dengan memberikan opsi yang berpotensi menguntungkan kepada investor atas pembelian token.
Dengan penetapan jangka waktu dan jumlah token yang tepat dengan harga pelaksanaan yang pasti, Token Warrant dapat melengkapi SAFT dalam proses penggalangan dana, memberikan opsi yang lebih agresif atau konservatif kepada investor. Fleksibilitas Token Warrant menjadikannya alat strategis bagi proyek yang ingin mengajak investor serta menarik modal pada tahap awal proyek.
NDA & Perjanjian Layanan
Perjanjian Kerahasiaan dan Perjanjian Layanan
Biasanya, ketika sebuah proyek tumbuh dan mulai bekerja dengan pihak ketiga (penyedia layanan, SaaS, pengembang lepas, dan sebagainya), proyek tersebut ingin melindungi diri, rahasia dagang, dan asetnya. Hal ini dilakukan dengan penandatanganan bersama Perjanjian Kerahasiaan untuk melindungi informasi rahasia dan Perjanjian Layanan untuk melindungi kedua pihak dalam kontrak ini secara timbal balik. Perjanjian Layanan menetapkan layanan yang akan diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam perjanjian.
Keduanya merupakan dokumen yang mengikat secara hukum, dengan sifat yang sama seperti kontrak. Oleh karena itu, dokumen-dokumen tersebut harus mencantumkan, misalnya, otoritas hukum yang berwenang dan regulasi yang dapat diberlakukan. Keduanya menetapkan kewajiban, hak, dan tanggung jawab kedua pihak, sehingga menyediakan kerangka yang aman untuk kolaborasi dan pertukaran informasi antara kedua pihak.
Seperti halnya kontrak pada umumnya, penyusunan oleh pengacara yang berkualifikasi sangat dianjurkan, bahkan wajib di yurisdiksi tertentu. Sebagai perusahaan yang berkembang, tim hukum LegalBison telah menangani perjanjian semacam ini secara langsung, jauh sebelum menawarkan keahlian mereka kepada klien kami. Sebagai pengacara FinTech Anda, kami menyediakan NDA dan perjanjian yang disesuaikan untuk semua jenis proyek.
Kebijakan AML/CFT
Kebijakan AML-CFT dan Aturan Prosedur Internal
Pencegahan Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme merupakan inti dari sebagian besar regulasi jasa keuangan di dunia. Badan-badan supranasional seperti Financial Action Task Force (FATF), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dan Uni Eropa (UE) telah menerbitkan regulasi dan pedoman yang meresap ke dalam hukum sebagian besar negara. Tujuannya adalah mencegah kejahatan keuangan melalui penerapan praktik baik, sebagian di antaranya dikodifikasikan sebagai algoritme sederhana untuk pelaporan kepada badan khusus kepolisian nasional.
Akibatnya, hampir setiap penyedia jasa keuangan, baik FinTech maupun tradisional, termasuk perusahaan perjudian/gaming dan Penyedia Layanan Aset Virtual, wajib mematuhi hukum AML-CFT yang berlaku di yurisdiksi pendaftaran mereka. Hal ini merupakan persyaratan utama bagi sebagian besar lisensi dan izin untuk menjalankan kegiatan keuangan tertentu.
LegalBison membantu Anda menyusun kebijakan, materi pelatihan, dan prosedur internal dengan tepat bagi karyawan dan perusahaan Anda agar dapat beroperasi sesuai hukum sekaligus mampu secara proaktif menegakkan tindakan yang baik terhadap kejahatan keuangan secara internal. Karena regulator semakin menuntut dalam hal ini, bantuan pengacara FinTech akan sangat berguna. Penyusunan dokumen kepatuhan AML-CFT kini umumnya terintegrasi ke dalam layanan permohonan lisensi kripto atau otorisasi FinTech lainnya di seluruh dunia.
Dokumen Lain
Dokumen Hukum Lain yang tersedia berdasarkan permintaan
Meskipun kami mencantumkan dokumen hukum yang paling umum dan krusial yang kami buat untuk klien kami, keahlian para pengacara kami jauh melampaui pameran kecil ini. Dalam hal layanan hukum FinTech, LegalBison juga dapat membantu, antara lain, dalam:
Prosedur pengendalian internal;
Formulir pelaporan standar;
Penafian risiko;
Dokumen terkait kekayaan intelektual;
Rencana bisnis;
Anggaran Dasar dan dokumen pendirian perusahaan.
Apabila Anda memiliki permintaan khusus, silakan klik tombol di bawah ini dan jelaskan kebutuhan Anda. Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk menilai solusi dan memberikan jawaban yang terperinci.
Syarat & Ketentuan, Syarat Layanan, Syarat Penggunaan, Syarat Penjualan
Syarat Layanan (atau nama lain bergantung pada konteks bidang penerapannya) adalah dokumen yang mengikat secara hukum yang menetapkan aturan dan tanggung jawab perusahaan serta penggunanya terkait penggunaan layanan tertentu. Dokumen ini menyediakan kerangka hukum yang jelas yang melindungi perusahaan dan pengguna, karena merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini secara implisit membantu memperoleh kepercayaan dan menunjukkan profesionalisme kepada pihak ketiga. Dokumen ini juga membantu perusahaan mematuhi regulasi terkait, seperti perlindungan konsumen dan sebagainya.
Kami menyarankan Anda melihat Syarat Layanan kami sendiri sebagai referensi.
Kebijakan Privasi, Kepatuhan GDPR, Persetujuan Pemrosesan Data
Seiring perusahaan semakin menangani data sensitif dalam jumlah besar milik penggunanya, terutama di industri FinTech, menjadi semakin penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada klien dan pihak ketiga mengenai apa yang terjadi dengan data mereka. Kebijakan Privasi merinci data apa yang dikumpulkan dan mengapa, perlakuan apa yang diterima data tersebut, serta bagaimana data tersebut diamankan. Kebijakan ini juga menginformasikan kepada pengguna mengenai hak-hak mereka terkait data yang mereka bagikan.
Dokumen semacam ini (beserta praktik baik yang menyertainya) kini diwajibkan di yurisdiksi tertentu. Hal ini berlaku bagi setiap negara anggota Uni Eropa, yang harus mematuhi General Data Protection Regulation (GDPR).
Anda dapat melihat Kebijakan Privasi kami sendiri sebagai demonstrasi keahlian kami.
Matriks Risiko atau Penilaian Risiko
Perusahaan FinTech atau jasa keuangan menghadapi risiko berbagai sifat: risiko keamanan (fisik dan digital), risiko keuangan (solvabilitas, nilai tukar, dan sebagainya), risiko operasional (kesalahan manusia, kegagalan material), dan risiko hukum (ketidakpatuhan, pelanggaran hukum). Penting bagi kesehatan organisasi untuk mengenali dan mempersiapkan diri menghadapi setiap jenis risiko. Praktik semacam ini diwarisi dari industri perbankan dan ditekankan oleh dana lindung nilai serta manajer investasi.
Contoh yang sangat konkret dari Matriks Risiko adalah klasifikasi pelanggan berdasarkan kewarganegaraan dan negara tempat tinggal mereka, status mereka sebagai “Politically Exposed Person” (PEP), dan sebagainya. Matriks tersebut kemudian akan menunjukkan ambang batas transaksi yang di atasnya pemeriksaan manusia diperlukan.
Bergantung pada kebutuhan dan sifat proyek yang tepat, Penilaian Risiko dan/atau Matriks Risiko berperan untuk mendaftar kemungkinan risiko yang dihadapi perusahaan. Dokumen tersebut mengkualifikasi setiap risiko berdasarkan kemungkinan dan tingkat keparahannya serta menjelaskan tindakan yang harus diambil dalam hal terjadi peristiwa yang merugikan.
Dokumen semacam ini semakin sering diminta oleh regulator jasa keuangan. Persiapan yang tepat melalui upaya bersama seorang pengacara FinTech ahli dari LegalBison dan manajer operasional senior (atau COO) dari perusahaan FinTech akan memastikan penyusunan dokumen strategis ini dengan benar.
Simple Agreement for Future Token / Equity
Simple Agreement for Future Token (SAFT) atau Future Equity (SAFE) adalah instrumen keuangan sederhana yang digunakan untuk menggalang dana pada tahap awal proyek. Perusahaan akan menyepakati jumlah yang akan diinvestasikan oleh investor ke dalam proyek dan menerbitkan perjanjian untuk memberikan ekuitas atau token kepada investor setelah peristiwa pemicu tertentu terjadi. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa investasi awal dapat dikonversi menjadi Ekuitas (atau Token), berdasarkan valuasi diskonto (yang disepakati pada tahap investasi) dan dengan diskon atas harga saham.
Hal ini memungkinkan proyek memperoleh pendanaan sejak awal tanpa harus melewati kompleksitas hukum yang berlebihan dan memungkinkan investor memperoleh manfaat dari konversi yang menguntungkan menjadi Ekuitas/Token di kemudian hari. LegalBison dapat membantu merancang perjanjian semacam itu dengan tepat, termasuk seluruh klausul yang diperlukan untuk menetapkan dasar yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.
Token Warrant
Sebagai alternatif, Token Warrant adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli token tertentu dalam jumlah yang ditetapkan, pada harga tertentu, dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tujuan penerbitan instrumen ini adalah untuk menggalang dana dengan memberikan opsi yang berpotensi menguntungkan kepada investor atas pembelian token.
Dengan penetapan jangka waktu dan jumlah token yang tepat dengan harga pelaksanaan yang pasti, Token Warrant dapat melengkapi SAFT dalam proses penggalangan dana, memberikan opsi yang lebih agresif atau konservatif kepada investor. Fleksibilitas Token Warrant menjadikannya alat strategis bagi proyek yang ingin mengajak investor serta menarik modal pada tahap awal proyek.
Perjanjian Kerahasiaan dan Perjanjian Layanan
Biasanya, ketika sebuah proyek tumbuh dan mulai bekerja dengan pihak ketiga (penyedia layanan, SaaS, pengembang lepas, dan sebagainya), proyek tersebut ingin melindungi diri, rahasia dagang, dan asetnya. Hal ini dilakukan dengan penandatanganan bersama Perjanjian Kerahasiaan untuk melindungi informasi rahasia dan Perjanjian Layanan untuk melindungi kedua pihak dalam kontrak ini secara timbal balik. Perjanjian Layanan menetapkan layanan yang akan diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam perjanjian.
Keduanya merupakan dokumen yang mengikat secara hukum, dengan sifat yang sama seperti kontrak. Oleh karena itu, dokumen-dokumen tersebut harus mencantumkan, misalnya, otoritas hukum yang berwenang dan regulasi yang dapat diberlakukan. Keduanya menetapkan kewajiban, hak, dan tanggung jawab kedua pihak, sehingga menyediakan kerangka yang aman untuk kolaborasi dan pertukaran informasi antara kedua pihak.
Seperti halnya kontrak pada umumnya, penyusunan oleh pengacara yang berkualifikasi sangat dianjurkan, bahkan wajib di yurisdiksi tertentu. Sebagai perusahaan yang berkembang, tim hukum LegalBison telah menangani perjanjian semacam ini secara langsung, jauh sebelum menawarkan keahlian mereka kepada klien kami. Sebagai pengacara FinTech Anda, kami menyediakan NDA dan perjanjian yang disesuaikan untuk semua jenis proyek.
Kebijakan AML-CFT dan Aturan Prosedur Internal
Pencegahan Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme merupakan inti dari sebagian besar regulasi jasa keuangan di dunia. Badan-badan supranasional seperti Financial Action Task Force (FATF), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dan Uni Eropa (UE) telah menerbitkan regulasi dan pedoman yang meresap ke dalam hukum sebagian besar negara. Tujuannya adalah mencegah kejahatan keuangan melalui penerapan praktik baik, sebagian di antaranya dikodifikasikan sebagai algoritme sederhana untuk pelaporan kepada badan khusus kepolisian nasional.
Akibatnya, hampir setiap penyedia jasa keuangan, baik FinTech maupun tradisional, termasuk perusahaan perjudian/gaming dan Penyedia Layanan Aset Virtual, wajib mematuhi hukum AML-CFT yang berlaku di yurisdiksi pendaftaran mereka. Hal ini merupakan persyaratan utama bagi sebagian besar lisensi dan izin untuk menjalankan kegiatan keuangan tertentu.
LegalBison membantu Anda menyusun kebijakan, materi pelatihan, dan prosedur internal dengan tepat bagi karyawan dan perusahaan Anda agar dapat beroperasi sesuai hukum sekaligus mampu secara proaktif menegakkan tindakan yang baik terhadap kejahatan keuangan secara internal. Karena regulator semakin menuntut dalam hal ini, bantuan pengacara FinTech akan sangat berguna. Penyusunan dokumen kepatuhan AML-CFT kini umumnya terintegrasi ke dalam layanan permohonan lisensi kripto atau otorisasi FinTech lainnya di seluruh dunia.
Dokumen Hukum Lain yang tersedia berdasarkan permintaan
Meskipun kami mencantumkan dokumen hukum yang paling umum dan krusial yang kami buat untuk klien kami, keahlian para pengacara kami jauh melampaui pameran kecil ini. Dalam hal layanan hukum FinTech, LegalBison juga dapat membantu, antara lain, dalam:
Prosedur pengendalian internal;
Formulir pelaporan standar;
Penafian risiko;
Dokumen terkait kekayaan intelektual;
Rencana bisnis;
Anggaran Dasar dan dokumen pendirian perusahaan.
Apabila Anda memiliki permintaan khusus, silakan klik tombol di bawah ini dan jelaskan kebutuhan Anda. Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk menilai solusi dan memberikan jawaban yang terperinci.
Setiap dokumen hukum untuk perusahaan Anda
Harga
Durasi
Diagnosis Struktur Korporat
Apakah Anda memanfaatkan struktur korporat Anda secara optimal? Apakah Anda sepenuhnya memanfaatkan entitas dan lisensi hukum yang Anda miliki saat ini? Apakah Anda meninggalkan peluang yang ada? Apakah Anda membelanjakan terlalu banyak atau kurang memanfaatkan aset Anda saat ini?
Dalam bentuk Memorandum Hukum, tim kami akan menyusun diagnosis struktur korporat Anda. Dengan melakukan analisis atas seluruh aset tidak berwujud Anda (perusahaan, lisensi, Kekayaan Intelektual, TI, dan sebagainya), para pengacara kami dapat menyarankan perbaikan untuk efisiensi, penghematan biaya, pemanfaatan optimal atas apa yang secara hukum diizinkan untuk Anda lakukan di yurisdiksi tertentu, serta peningkatan organisasi internal Anda.
Sebagaimana Anda akan mengaudit sistem TI internal untuk memastikan fungsinya optimal, diagnosis struktur korporat memberikan gambaran menyeluruh atas struktur hukum Anda dan kunci untuk meningkatkan organisasinya.
Penilaian atas entitas dan otorisasi Anda saat ini
Tim hukum kami pertama-tama akan melakukan analisis mendalam atas kumpulan perusahaan yang Anda miliki dan hukum yang berlaku di yurisdiksi pendaftaran mereka. LegalBison kemudian akan memetakan ringkasan kegiatan Anda, terkait dengan pasar sasaran, layanan dan produk, serta tujuan Anda.
Dari sana, para pengacara kami akan menunjukkan:
Apa yang sudah diizinkan oleh struktur Anda untuk dilakukan dan ditawarkan kepada klien;
Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan struktur tertentu untuk menawarkan layanan, menurut penilaian risiko hukum standar kami;
Apa titik buta yang mungkin ada: peluang yang belum dimanfaatkan atau sebaliknya, kekurangan untuk menawarkan layanan yang ingin Anda sediakan dan yang memerlukan pekerjaan hukum tambahan (otorisasi, pekerjaan hukum, lisensi).
Mengoptimalkan struktur Anda agar sesuai dengan ambisi Anda
Saat para pengacara kami melakukan studi menyeluruh atas entitas hukum organisasi Anda, Anda akan menerima saran mengenai restrukturisasi dan penyesuaian hukum. Tujuannya dapat berupa penataan ulang penyediaan layanan atau penjualan produk kepada entitas yang paling sesuai dalam kumpulan entitas hukum Anda. Hal ini juga dapat berupa penetapan struktur kepemilikan yang masuk akal dari segi alur kerja atau struktur keuangan. Pada akhirnya, untuk kegiatan yang teregulasi, para spesialis kami akan memberikan pendapat mengenai entitas mana yang paling sesuai untuk penyediaannya, serta kemungkinan persyaratan kepatuhan yang menyertainya.
Kemudian, berdasarkan masukan dari tim Anda dan penilaian awal, tim hukum kami dapat menyarankan layanan yang memerlukan entitas hukum dan/atau lisensi tambahan. Dengan memanfaatkan pengalaman kami, Anda akan menerima berbagai alternatif, termasuk gambaran menyeluruh mengenai konsekuensinya dalam hal durasi, persyaratan, dan anggaran.
Mengonfirmasi dan mendefinisikan legalitas model bisnis Anda
Saat memulai kegiatan baru di industri terobosan seperti aset virtual, FinTech, atau AI, pembuat undang-undang biasanya belum memiliki waktu dan pengalaman untuk merumuskan regulasi konkret dan definitif yang berlaku bagi semua pihak. Diperlukan tingkat pemahaman tertentu atas hukum yang ada untuk memastikan legalitas layanan yang inovatif.
Dengan menilai alur dan model teknologi Anda, para pengacara LegalBison memverifikasi hingga detail terkecil.
Sebagai contoh: sebagai penyedia layanan aset virtual, sejauh mana tingkat (de)sentralisasi Anda dan apa konsekuensinya? Tim hukum kami akan menganalisis kontrak Anda dengan mitra (penyedia jasa keuangan, gateway pembayaran) untuk menilai tingkat keterlibatan dan kendali Anda serta mitra Anda atas penyediaan layanan dengan menerapkan uji desentralisasi. Ketentuan yang dihasilkan kemudian akan membuka jalan untuk mematuhi seluruh aspek regulasi.
Memberikan nasihat hukum untuk struktur korporat Anda
Pada akhirnya, kami akan menyiapkan nasihat hukum FinTech untuk memberikan informasi dan kemungkinan yang komprehensif bagi Anda saat ini dan di masa depan.
Apakah masuk akal untuk memindahkan kegiatan Anda? Menambahkan perusahaan sebagai holding? Sebagai kendaraan perizinan atau untuk menghindari kebutuhan lisensi? Untuk fasilitasi pembayaran?
Kami akan menggambarkan kemungkinan yang dapat dibuka bahkan dengan tambahan sekecil apa pun. Para pengacara kami juga akan menjelaskan hubungan antara entitas dan otorisasi masing-masing, sehingga seluruh struktur dapat dipahami oleh Anda dan memungkinkan Anda beroperasi lebih efisien di lintas batas internasional.
Dapatkan diagnosis struktur korporat Anda
Apakah Anda beroperasi pada kapasitas struktural terbaik Anda?
Apakah Anda memiliki otorisasi yang belum dimanfaatkan atau potensi perencanaan pajak yang belum tergali?
Biarkan pengacara FinTech kami menilainya.
Hubungi kami sekarang dan jelaskan situasi Anda saat ini. Seorang pakar akan memberi tahu Anda semua kemungkinan optimalisasi struktur korporat Anda.
FAQ TENTANG LAYANAN HUKUM FINTECH
Information on this page is general and may change as regulations change. It isn’t legal, tax, or investment advice. Contact us for advice on your situation. Read our full disclaimer.
Anda perlu mengembangkan proyek dan menggerakkan tim dengan tenang, tanpa harus khawatir terhadap jebakan hukum dan rambu regulasi yang tidak terduga.
Untuk itulah layanan hukum kami dirancang.
Konsultasikan dengan tim hukum kami secara gratis untuk penilaian individual.
Kami akan memberikan panduan tentang cara mengamankan dan mengoptimalkan organisasi proyek Anda saat ini.
Pastikan kepatuhan dan ketahanan hukum
Tim ahli kami akan dengan senang hati memberikan jawaban dan solusi satu atap untuk seluruh kebutuhan hukum korporat Anda.

LegalBison
Para Ahli & Pengacara FinTech
Para ahli dan pengacara FinTech LegalBison dengan senang hati mengundang Anda untuk konsultasi gratis.
Telepon +44 20 4577 0974

Pendiri Bersama dan Mitra Pengelola
Aaron Glauberman mengkhususkan diri dalam perizinan kripto dan FinTech, kerangka MiCA dan PSD2, serta struktur korporat lintas negara.
Telepon +44 20 4577 0974




